DINAS KESEHATAN KABUPATEN MELAWI

Selasa, 18 Agustus 2009

Tidak ada komentar:

CAHAYA LAMPU FLORENCE NIGHTINGALE

Perawat adalah sebuah Profesi Pelayanan di Bidang Kesehatan yang berawal dari panggilan kemanusiaan seorang bangsawan Italia Florence Nightingale ketika melihat banyaknya korban perang yang terlantar dan membutuhkan pertolongan serta perawatan. Banyaknya korban yang membutuhkan pertolongan membuat Florence harus bekerja keras siang dan malam melakukan perawatan kepada para korban. Tak kala malam tiba dan pertempuran jeda, terangnya cahaya lampu yang berjalan menyusuri sisa-sisa pertempuran berusaha menemukan tubuh-tubuh korban perang dan memberi harapan bagi para korban untuk segera mendapatkan pertolongan dan perawatan dari seorang Florence Nightingale. Spenggal cerita inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sebuah Ilmu Keperawatan Modern dan menjadikan Florence Nightiangle sebagai Perintis dan Pelopor Ilmu Keperawatan Modern.

Cahaya Lampu keperawatan yang dipancarkan oleh Florence Nightingale seakan - akan semakin meredup dengan berbagai regulasi dan kebijakan yang sama sekali tidak berpihak kepada profesi keperawatan. Secara staitistik jumlah perawat yang ada di Departemen Kesehatan berjumlah sekitar 60 – 65 persen dari seluruh tenaga kesehatan dan akan semakin besar persentasenya di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota apabila dibandingkan dengan profesi lain yang ada di Instansi tersebut. Besarnya jumlah tenaga keperawatan yang ada tidaklah berimplikasi positif terhadap perbaikan dan peningkatan kesejahteraan perawat. Kurang dari satu persen perawat yang diberi kesempatan untuk menduduki jabatan struktural di tingkat kabupaten/kota, Propinsi bahkan Pusat. Demikian juga dengan sangat sedikitnya beasiswa pendidikan dari pemerintah bagi perawat untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Hal inilah yang memicu perawat untuk mengembangkan diri dengan menuntut Ilmu di luar jalur Ilmu Keperawatan, sehingga hal ini akan berdampak pada kurangnya penguasaan terhadap Ilmu keperawatan dan secara perlahan namun pasti akan membuat berkurangnya jumlah tenaga Keperawatan yang Profesional dan Kompeten yang ada di Departemen Kesehatan.

Pada awal-awal tahun 70-an sampai akhir 90-an, Pendidikan Keperawatan adalah sebuah Institusi Pendidikan yang sangat bergengsi dan membanggakan bagi siapa saja yang bisa lulus dan diterima sebagai siswa atau mahasiswa di instusi tersebut. Untuk di terima menjadi siswa atau mahasiswa di Intitusi Keperawatan haruslah memiliki syarat fisik tertentu dan harus menyisihkan ratusan bahkan ribuan calon peserta didik lain guna merebut jumlah kursi yang sangat terbatas. Pendidikan Keperawatan juga memilki Kurikulum khusus dimana para peserta didik harus tinggal di asrama karena banyaknya jadwal pembelajaran yang harus diselesaikan selama masa pendidikan.

Setelah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja, perawat ditugaskan di lokasi-lokasi yang sangat tidak mungkin bagi perawat kalau hanya melaksanakan tugas-tugas keperawatan. Perawat ditempatkan di Puskesmas-puskesas Pembantu yang terpencil dan sangat jauh dari Unit Pelayanan Kesehatan lain. Dengan penempatan yang seperti itu sangatlah tidak tepat kalau Perawat di beri tugas melakukan tindakan perawatan, perawatan apa yang akan dilakukan disana, apakah perawat disana akan melakukan perawatan yanga komprehensif sesuai dengan definisi tindakan keperawatan hanya dengan seorang diri tanpa rekan kerja dari profesi kesehatan yang lain, inilah salah satu pertanyaan yang harus di jawab pembuat kebijakan dan pemerintah. Jangankan di Puskesmas-Puskesmas Pembantu, di Puskesmas-puskesmas Induk tingkat Kecamatan dan Kabupaten saja lebih banyak Perawat yang melakukan tugas-tugas di Poli Umum untuk melayanai pemeriksaan dan pengobatan kepada pasien. Seringnya Perawat melakukan tugas di luar kompetensinya tersebut lebih banyak disebabkan oleh kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang diperlukan, sementara kemampuan pemerintah untuk memenuhi tuntutan tersebut masih sangat terbatas.

Untuk mengembalikan perawat kepada peran dan fungsi sesuai kompetensinya tidaklah semudah membalik telapak tangan, pemerintah harus mampu menyediakan tenaga medis yang cukup untuk menjangkau dan melayani seluruh lapisan masyarakat sampai ke pustu-pustu yang sangat jauh dan terpencil bahkan terasing karena kendala transportasi dan komunikasi, dan kalau itu belum mampu di lakukan, maka pemerintah harus mulai memikirkan untuk membuat sebuah terobosan baru dengan memberdayakan tenaga Perawat yang telah di tugaskan di Pustu-pustu dengan memberi kewenangan serta perlindungan hukum yang memadai kepada para perawat dalam melaksanakan tugasnya. Ketika Perawat diberi tugas tambahan di luar tugas-tugas keperawatan (Nursing Care), sebenarnya bagi Perawat hanya tinggal di berikan tambahan Pendidikan dan pelatihan singkat sesuai dengan kebutuhan Ilmu yang dibutuhkan, karena sebelum lulus dari bangku Pendidikan Keperawatan, Perawat harus lulus dari berbagai ujian baik Teori mapun praktek yang harus dikejar selama masa pendidikan. Perawat telah dibekali dengan berbagai disiplin Ilmu Dasar yang diperlukan di Bidang Kesehatan. Dengan pengaturan yang jelas tentang Tugas, Tanggung Jawab, Hak, serta Wewenang yang bisa di lakukan oleh Perawat, maka akan di peroleh sebuah pelayanan kesehatan yang berjenjang dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat hingga sampai ke daerah-daerah yang sangat terpencil di mana ada Unit Pelayanan Kesehatan terkecil seperti Pustu.

Ketika pemerintah akan membuat regulasi di bidang Kesehatan yang berhubungan dengan pelaksana pelayanan di bidang kesehatan, mestinya Pemerintah harus menitikberatkan pembuatan regulasi tersebut pada rasa keadilan terhadap semua Profesi dan betul-betuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan merata di semua tingkatan.

Dalam jangka panjang pemerintah memang harus merevitaliasi kembali fungsi dan peran Perawat untuk kembali kepada tugas-tugas pokok keperawatan dan menerapkan Konsep-konsep keperawatan modern sebagaiaman yang telah dirintis pertama kali oleh Florence Nightingale, supaya api keperawatan yang dibawa seorang Firenze (nama asli Florence dalam bahasa Italia) tak kala malam tetap membara dan menyala menerangi sampai ke sudut-sudut Rumah Sakit dan seluruh unit pelayanan Kesehatan di seluruh tanah air. Untuk menjamin cahaya Florence tetap menyapa setiap pasien sampai ke sudut-sudut Rumah Sakit dan pelosok-pelosok terpencil, tidak ada pilihan lain kecuali pemerintah harus membuat sebuah instrumen khusus yang berisi kepastian hukum bagi perawat dalam melaksanakan tugasnya, penempatan Perawat sesuai tugas pokok dan kompetensinya serta penjenjangan karir Keperawatan untuk menenmpati posisi struktural tertentu sesuai bidang teknis keilmuan yang dimilikinya. Selama ini kebanyakan perawat hanya menghabiskan waktunya sampai melewati masa pensiun di tempat tugas terakhirnya tanpa berfikir untuk mengembangkan Ilmu dan pengetahuan tambahan karena tidak jelas serta kurang terakomodirnya Perawat untuk alih tugas ke jenjang struktural baik di Istitusi Kesehatan maupun Istitusi lain yang relevan.

Penataan dan Penjenjangan tenaga Keperawatan harus segera dilakukan dan disiapkan supaya ketika pemerintah membuat regulasi di bidang kesehatan, maka Sumber Daya Manusia Tenaga Keperawatan yang tersedia dan menempati posisi signifikan dalam pembuatan kebijakan bisa mewakili insan keperawatan dalam menyuarakan kepentingan tenaga Perawat. Kalau pemerintah dan penentu kebijakan di Departemen Kesehatan masih berfikir sempit dan tidak mampu mengakomodir semua kepentingan dan Profesi yang ada di Departemen Kesehatan, maka secara perlahan tetapi pasti insan-insan keperawatan yang ada sekarang akan menjadi sangat jauh dari harapan mulia seorang Florence Nightingale dimana cahaya-cahaya lampu Keperawatan akan semakin redup, memudar dan mengecil sehingga akhirnya menghilang di telan gelapnya malam sebagaimana hilangnya secercah harapan jutaan Perawat akan sebuah peningkatan dan jaminan hidup di masa depan.

SUMISTRO

Ketua PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)

Kabupaten Melawi - Kalbar.

HIV SERANG MELAWI

Nanga Pinoh, Penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Melawi makin marak. Buktinya, tiga orang yang terinfeksi virus mematikan ini kembali ditemukan saat Voluntary Consulting Test (VCT) dari Sintang melakukan tes beberapa bulan lalu di tahun 2008.
Saat Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi mendampingi tim VCT dari Sintang melakukan tes di wilayah Kabupaten Melawi, yaitu di KKLK, Penginapan Terapung dan di Penginapan Mangga Dua, hanya 29 orang atau 29 sample yang mau melakukan tes. “Dari 29 orang tersebut, tiga orang terinfeksi. Satu sudah terinfeksi HIV/AIDS dan dua orang lagi hanya terinfeksi HIV saja,” terang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi, Yakob Tangkin MKes saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (12/1).
Kondisi tersebut patut diwaspadai oleh masyarakat Kabupaten Melawi. Apalagi belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit mematikan tersebut. Sebaliknya, yang ada hanyalah obat untuk meringankan virusnya. “Tiga orang tersebut harus mengambil ARV (antiretroviral, obat yang digunakan untuk pengobatan bagi penderita HIV/AIDS, red) ke VCT Sintang untuk meringankan virus yang dideritanya. Obat tersebut harus dikonsumsinya seumur hidup,” terangnya.
Penemuan tiga orang yang terinfeksi HIV/AIDS tersebut tegas Yakob, mengingatkan kita bahwa tingkat penyebaran virus HIV/AIDS di Kabupaten Melawi makin meningkat. “Pada tahun 2007 lalu hanya ditemukan dua orang saja yang terinfeksi penyakit tersebut. Namun pada tahun 2008, ditemukan tiga orang. Untuk tahun 2009 ini kita belum tahu, karena VCT Sintang belum melakukan tes lagi,” jelasnya.
Penyakit mematikan tersebut terangnya, dapat menular melalui jarum suntik, hubungan badan, melalui darah, lewat air liur dan media lain. Oleh karena itu, masyarakat harus waspada. “Kewaspadaan terhadap penyakit mematikan tersebut harus dilakukan oleh masyarakat sendiri. Salah satunya adalah dengan menguatkan iman dan takwa, setia dengan pasangan hidupnya,” paparnya.
Maksudnya, untuk mewaspadai penyakit mematikan tersebut harus mempunyai iman dan takwa yang kuat. Sebab, jika iman dan takwa sudah kuat, maka perselingkuhan tidak akan terjadi. Begitu pula dengan hubungan badan di tempat-tempat dimana penyaluran penyakit tersebut dapat menular dengan cepat, seperti melakukan hubungan intim dengan PSK tidak akan dilakukan.
Yakob berharap, masyarakat bisa selalu mewaspadai penyakit mematikan tersebut. “Kita sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelajar maupun remaja di sekolah-sekolahnya mengenai semua hal yang berkaitan dengan HIV/AIDS,” tukasnya mengakhiri. (Ira)

PLN KO MATI LAGI SIH

Jum'at, 21 Agustus 2009 , 13:39:00

Listrik Padam, Masyarakat Resah

NANGA PINOH. Kebijakan PT PLN Ranting Nanga Pinoh, memadamkan listrik pada siang hari membuat warga resah. Pemadaman sendiri dilakukan mulai pukul 12.00 WIB hingga 17.00 WIB. Suara kekecewaan sepertinya kian menggurita. Apalagi pemadaman tak hanya berlangsung di Nanga Pinoh. Tapi seluruh Kabupaten Melawi. â€œSampai kapan listrik seperti ini. Apalagi pemadaman, terjadi di semua tempat baik Kecamatan maupun Desa. Cerita pemadaman listrik ini menjadi pembicaraan masyarakat,â€� ungkap tokoh pemuda Melawi, Adang Wahyudi saat bertandang di harian Equator beberapa hari yang lalu. Dikatakan Adang, pihak PT PLN, baik Cabang Sanggau maupun unit Melawi harus menjawab keresahan masyarakat ini. Jangan sampai pemadaman listrik berlanjut atau malah lebih parah lagi. Keresahan masyarakat tersebut, bisa saja diwujudkan dalam bentuk anarki. â€œPihak PLN bukan hanya menyebarkan pengumuman pemadaman. Mereka harus secepatnya mencari solusi atas masalah ini. Pemadaman ini sudah sangat parah. Keresahan masyarakat, tidak bisa dijawab dengan pengumuman waktu pemadaman,â€� jelas Adang. Adang khawatir, kalau kondisi ini terus dilanjutkan. Bisa membuat geram masyarakat. Bukan tidak mungkin, masyarakat akan melangsungkan gerakan demonstrasi. â€œKalau listrik terus begini, tanpa di komando saya yakin masyarakat akan melangsungkan demonstrasi,â€� tuturnya. Diterangkan Adang, pemadaman listrik ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat harus berhenti melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan listrik pada siang hari. Sementara pada siang hari, aktivitas warga begitu tinggi saat bekerja. â€œBanyak yang terpaksa menganggur pada siang hari, sementara banyak pekerjaan yang harus diselesaikan,â€� paparnya. Ia menyarankan, agar ada lobi PLN dan Pertamina pada perusahaan untuk mengurangi kebutuhan minyak mereka. Kemudian memberantas suplai minyak untuk masyarakat pada perusahaan. â€œListrik ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Listrik sudah menjadi hak dasar masyarakat atau paling tidak listrik berkaitan dengan pemenuhan hak dasar. Karena itu harus dipenuhi,â€� geramnya. (aji)

Geliat Pembangunan di Kabupaten Melawi

Lima tahun pertama sejak pemekaran, Melawi tak pernah berhenti membangun. Beragam program digelar. Hasilnya sudah mulai nampak.

Sebagai daerah pemekaran yang baru berumur sekitar separo dekade, geliat pembangunan terasa betul di Melawi, sebuah kabupaten yang terletak di bagian timur Kalimantan Barat tepatnya di sebelah selatan Kabupaten Sintang. Nyaris semua sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastuktur, hingga industri kecil terjamah pembangunan. Semua bergerak dengan satu visi yakni “Terwujudnya masyarakat Melawi yang aman, damai, maju, dan sejahtera, dengan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.”

Secara bertahap, pertumbuhan ekonomi di Melawi terus berkembang. Tahun 2005, ekonomi Melawi mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan 2004. Indikatornya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7% dengan angka nominal Rp 404.439,03 juta menjadi Rp 413.439,03 juta. Memasuki 2007 lalu, ekonomi kabupaten yang diko-mandani Suman Kurik ini mengalami peningkatan 0,77% dibandingkan 2006 yakni menjadi sebesar 5,44%. Dan bila melongok potensi per-ekonomian di wilayah yang lahir 18 Desember 2003 berdasarkan UU No. 34/2003 ini, lebih banyak berbasis Sumber Daya Alam (SDA).

Nah, sebagai daerah baru sekaligus menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, Pemkab Melawi terus berbenah. Mulai dari mempersiapkan SDM yang berkualitas, pengadaan infrastruktur, serta menggali potensi-potensi unggulan daerah agar tetap eksis dan unggul, dengan mengupayakan perubahan ke arah perbaikan.

Pertanian
Pertanian menjadi salah-satu unggulan di kabupaten dengan luas 1.064.400 ha ini. Adanya sumber daya alam yang memadai, kesesuaian iklim dibarengi kemajuan teknologi, memunculkan peluang untuk mencapai sasaran swasembada pangan. Memang sejauh ini masih ada kendala mulai dari infrastruktur yang belum memadai, permodalan petani yang masih terbatas, bencana alam serta gangguan organisme tanaman. “Sebagai solusinya, Pemkab Melawi melakukan berbagai pembenahan dan perbaikan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia serta teknologi dan beragam kegiatan lainnya,” tutur Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Zubir Saidy.

Zubir Saidy
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Melawi

Berbagai program peningkatan ketahanan pangan dilaksanakan melalui Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dengan kegiatan BLBU (Bantuan Langsung Benih Unggul) dan CBN (Cadangan Benih Nasional), pengembangan Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (Kuat), kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan, serta pengembangan holtikultura.

Hasilnya? Produksi padi di kabupaten berpenduduk 187.l63 jiwa (data April 2009) ini menunjukkan rapor cukup bagus. Pada 2007, luas tanam padi mencapai 11.087 ha, dan luas panen 10.248 ha, serta hasil produksi yang dicapai sebanyak 20.167,74 ton. Nah, pada periode 2008 dengan luas tanam 11.323 ha berikut realisasi panen 11.170 ha, hasil produksinya menyentuh 27.004 ton atau setara 16.202,4 ton beras. Artinya, terjadi kenaikan produksi sebesar 6,8%.

Selain ketahanan pangan, program dijalankan terkait sektor pertanian adalah pemberdayaan masyarakat tani dan pengembangan agribisnis. Apalagi, Melawi hendak menuju pengembangan tanaman pangan, peternakan dan perkebunan yang semuanya itu didukung dengan pertanian terpadu. Untuk pemberdayaan masyarakat tani, fokusnya lebih pada penataan kelembagaan serta bagaimana membuat mereka pintar sehingga bisa mengelola lahan, meningkatkan kuantitas maupun kualitas produksi, serta mencari peluang pasar. Di sinilah andil penyuluh terbilang penting dengan program Laku (Latihan dan Kunjungan).

Lantas bagaimana dengan perikanan? Cukup potensial khususnya untuk budidaya ikan air tawar. Produksi ikan umumnya dihasilkan oleh perairan umum dan budidaya (kolam dan keramba). Yang menarik, di daerah ini keberadaan ikan semah atau juga dikenal dengan sebutan ikan garing, kancra, silap, padak, atau cengkah cukup menonjol. Semah tergolong ikan liar di perairan umum yang belum dibudidayakan oleh pembudidaya ikan air tawar. “Ikan ini memiliki nilai ekonomis tinggi,” terang Zubir. Di perairan umum di Kabupaten Melawi, sumber ikan Semah baik benih maupun ikan konsumsi dapat ditangkap nelayan di daerah perhuluan anak sungai Melawi dan anak sungai Pinoh.

Yakob Tangkin
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi

Kesehatan
Tidak dipungkiri, sebelum pemekaran kondisi kesehatan masyarakat belum sepenuhnya layak. Indikatornya, mengacu data BPS pada 2003 hingga 2004, angka kematian ibu mencapai 1.065/100.000 kelahiran. Sedangkan angka kematian bayinya 108/1.000 kelahiran hidup. Keberadaan sarana maupun tenaga medis ketika itu belum memadai. Dari 78 Polindes (Pondok Persalinan Desa) yang ada, yang terisi oleh bidan hanya 36 Polindes. Masing-masing Polindes, satu bidan. Dilongok dari status kepegawaian, dari bidan yang ada, hanya 10 persen berstatus PNS, sisanya PPT. “Akibatnya kinerja tidak maksimal,” tukas Yakob Tangkin, kepala Dinas Kesehatan. Ditambah lagi, bidan tidak didukung dengan peralatan Polindes yang memadai.

Lima tahun berselang sejak pemekaran 2004 lalu, dari 78 Polindes, Pemkab Melawi sudah merevitalisasi sebanyak 72 Polindes. Dari luas bangunan masing-masing Polindes sebesar 36m2 dikembangkan menjadi 78m2. Selain itu, bidan di Polindes dilengkapi alat kesehatan dan sarana pendukung termasuk sepeda motor. Saat ini Pemkab juga tengah membangun Rumah Sakit Daerah.

Penambahan SDM juga dilakukan. Tahun ini Pemkab menerima 30 bidan untuk ditempatkan di sejumlah desa dan sebelumya telah menambah 2 bidan. Jadi, total 68 bidan. “Semuanya sudah kami jadikan PNS,” ujar Yakob. Pada 2007 lalu, Dinas Kesehatan Melawi mengirim 50 orang untuk belajar di Akademi Kebidanan. “Dengan begitu, secara bertahap, nantinya 169 desa akan terisi oleh bidan. Idealnya kan satu desa satu bidan,” terang Yakob. Pemkab juga tegah menyekolahkan empat orang dokter untuk menjadi spesialis. Saat ini Melawi sudah memiliki 18 orang dokter umum, 3 dokter gigi, 1 dokter spesialis penyakit dalam, dan 1 dokter spesialis kandungan.

Adapun Puskesmas, yang awal pemekaran berjumlah 7 buah, kini sesuai dengan jumlah kecamatan menjadi 11 Puskemas. Semua Puskemas di sepuluh kecamatan sudah didukung oleh dokter. “Tinggal satu kecamatan, kami tengah mintakan dokter PPT,” terang Yakob. Ini terjadi lantaran akses ke Ulak Muid Kecamatan Tanah Pinoh Barat terbilang jauh.

Selain pembenahan fasilitas dan SDM, Dinas Kesehatan Melawi juga menjalankan sejumlah program seperti program penyakit menular, penyemprotan rumah sebagai antisipasi demam berdarah dan sebagainya. Tidak ketinggalan, menurut Yakob, Posyandu digalakkan di hampir semua dusun dengan jumlah 212 Posyandu. ”Kami dengan PKK bergandengan terus untuk membina Posyandu,” tegas lulusan S2 Kesehatan Masyarakat ini. Selain itu, sejumlah desa telah memiliki semacam ambulance sendiri untuk keperluan masyarakat bila terjadi kondisi darurat maupun keperluan donor. Selain itu, beberapa desa berinisiatif mengumpulkan dana kesehatan dalam bentuk iuran per bulan. Uangnya digunakan bila ada warga yang tengah sakit, bersalin, atau meninggal.

Dari beragam yang dijalankan, hasilnya jelas terlihat. Merujuk Surkesda (Survei Kesehatan Daerah) 2007 dan riset kesehatan, angka kematian ibu meninggal di Melawi turun menjadi 431/100.000 kelahiran. Selanjutnya angka kematian bayi juga juga melorot menjadi 32/1.000 kelahiran hidup. Gizi buruk juga menurun menjadi 0,31%. ”Waktu awal pemekaran dulu mencapai 2,17%,” kenang Yakob.

Pakanuddin
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kabupaten Melawi

Perindustrian
Sektor perindustrian bakal digenjot secara optimal di kabupaten ini. Jenis yang diusahakan antara lain: anyamanyaman seperti tikar, tas, topi, makanan dan minuman ringan, tenun ikat, serta pengolahan kayu antara lain mebel, dan bubut kayu. Tidak ketinggalan, kerajinan mandau juga mendapat perhatian khusus mengingat mandau adalah salah-satu kerajinan khas Melawi. “Kita sudah dikenal dengan mandau raksasanya,” ungkap kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pakanuddin. Mandau sebagai senjata khas orang dayak yang ditandai ukiran di sarung pedangnya, oleh pengrajin di Melawi dibuat ukuran besar, bisa mencapai tinggi 5 meter, bahkan lebih.

Pengrajin mandau di Melawi terwadahi dalam 8 kelompok. Satu kelompok terdiri 10 hingga 20 orang pengrajin. Kelompok ini menurut Pakanuddin mendapat pembinaan. “Ada beberapa tempat yang sudah kami bantu dengan peralatan mesin, sehingga mereka bisa lebih cepat membuat mandau secara moderen,” jelas Pakanuddin. Selain itu, dinas juga menggelar pelatihan bagi pengrajin dengan mendatangkan instruktur dari luar. Pelatihan serupa juga digelar untuk pengrajin kayu dan anyamanyam.

Langkah berikutnya, lanjut Pakanuddin, adalah bagaimana membuat terobosan memasarkan mandau baik di Indonesia maupun luar negeri sehingga produk ini makin dikenal. Memang peminat termasuk dari luar sudah mulai terlihat. Toh, terobosan tetap diperlukan. Untuk itu, di berbagai ajang pameran industri kerajinan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi rajin mempromosikan mandau. Pendeknya untuk mendongrak beragam produk kerajinan, menurut Pakanuddin dibutuhkan SDM berkualitas, dukungan dana dibarengi kejelian memperluas pasar. “Dukungan dari berbagai pihak termasuk pusat, provinsi juga diperlukan,” ia menegaskan.
Penataan koperasi juga dilakukan di Melawi. Saat ini, terdapat 88 koperasi dengan jenis koperasi bervariasi seperti simpan pinjam, perkebunan, pertanian hingga penyediaan bahan-bahan pokok. Selain mengaktifkan keberadaan koperasi, fungsi koperasi bakal dimaksimal. “Salah satunya, bagaimana koperasi bisa mendukung sektor industri,” ujar Pakanuddin. Misalnya, koperasi bisa menampung dan memasarkan hasil-hasil kerajinan khas Melawi.

Selain itu, kebijakan lain yang diterapkan adalah mendorong pelaku IMKM untuk meningkatkan daya saing, mendorong terciptanya usaha yang kondusif dalam kemitraan usaha yang harmonis dan terjamin HAKI, penyediaan sarana perdagangan dan pembinaan PKL, meningkatkan pengawasan terhadap barang dan jasa, meningkatkan promosi industri dan kerajinan rakyat, mendorong terciptanya koperasi yang sehat, serta mendorong UKM yang mandiri dan profesional. Selain itu, ke depan, industri kreatif bakal digalakkan. Melihat beragam program sekaligus potensi bahan baku yang tersedia serta peluang akses pasar, pada masa mendatang sektor perindustrian dapat menjadi salah-satu andalan di Melawi.

PERESMIAN RUMAH JABATAN BUPATI

RUMAH jabatan Bupati Melawi adalah asset pertama kali yang mampu direalisasikan pemerintah Kabupaten Melawi, dalam waktu dekat ini, Kabupaten Melawi secara bertahap akan membangun kembali infrastruktur dan sarana kepada masyarakat.

Pembangunan rumah jabatan Bupati Melawi yang menelan biaya hingga Rp. 2,478 miliar, dengan menggunakan kontraktor PT. Marga Mulia dengan menggunakan dana APBD tahun anggaran 2007, berdasarkan nomor kontrak 602/07/07 tanggal 17 September 2007
Bangunan ini berdiri diatas luas tanah sebesar 3,6 hektar dan luas bangunan mencapai 678,5 meter persegi, pengerjaan bangunan ini pula diselesaikan dalam jangka waktu 110 hari kalender.
“Pembangunan rumah jabatan Bupati Melawi ini sudah dibangun sejak tahun 2006 dan dilanjutkan tahun 2007 serta baru tahun ini bisa selesai, rumah ini merupakan program APBD 2007,” kata Bupati Melawi, Drs. A Suman Kurik, MM.
Ia mengatakan, pembangunan rumah ini asset awal yang baru dibangun, karena pemekaran Kabupaten Melawi masih membutuhkan proses, sehingga diakuinya untuk sarana pemerintahan di Kabupaten Melawi masih belum ada.
Dalam kesempatan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Melawi, Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH juga meresmikan rumah jabatan Bupati Melawi.□Aulia Marti/Borneo Tribune